Magspot Blogger Template

POSPERA Purwakarta Sentil Dugaan “Bancakan” Dana Desa 2024–2025, Tantang APH Turun Gunung!

PURWAKARTA, eramediapos.com,-
Dugaan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2024–2025 di sejumlah wilayah Kabupaten Purwakarta mulai mencuat ke permukaan. Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kabupaten Purwakarta pun angkat suara dengan nada keras, menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak sekadar menjadi “penonton”.

POSPERA menilai, APH harus segera turun langsung ke lapangan untuk mengusut dugaan praktik yang disebut-sebut telah menjadikan dana desa sebagai “bancakan” oknum tertentu.

Sekretaris POSPERA, Panuntun Catur Supangkat, menegaskan bahwa dana desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Dana desa itu uang rakyat, bukan milik segelintir orang. Kalau ada dugaan penyimpangan, APH jangan hanya diam menunggu viral. Harus berani turun langsung,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai laporan yang masuk ke POSPERA menunjukkan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan. Dugaan tersebut meliputi:
Proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi
Program pemberdayaan yang tidak jelas hasilnya
Anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan pekerjaan
Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya praktik yang berpotensi merugikan masyarakat desa.

Catur juga menyindir pihak-pihak yang terlihat “tenang” di tengah isu ini. Ia menegaskan, jika pengelolaan dana dilakukan secara bersih, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

“Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Pemeriksaan justru akan membuktikan semuanya. Tapi kalau ada yang gelisah, masyarakat bisa menilai sendiri,” ujarnya tajam.

POSPERA menegaskan, kritik ini bukan ditujukan kepada seluruh pemerintah desa, melainkan sebagai upaya memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan anggaran negara.

Mereka mendesak agar APH segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana desa tahun 2024–2025 di Kabupaten Purwakarta.

“Jangan sampai dana desa yang seharusnya untuk jalan, irigasi, dan ekonomi warga malah jadi alat memperkaya oknum. APH harus hadir sebagai penjaga keadilan, bukan sekadar penonton,” sindir Catur.

Tak hanya itu, POSPERA juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan dana desa di wilayah masing-masing, serta berani melapor jika menemukan indikasi penyimpangan.

Reporter : Die
Lebih baru Lebih lama

ads

Magspot Blogger Template

ads

Magspot Blogger Template
Magspot Blogger Template

نموذج الاتصال