eramediapos.com,- Aroma itu mulai terasa. Pelan, tetapi mengusik. Dari ruang-ruang politik lokal, dari bisik-bisik birokrasi, hingga percakapan publik yang semakin berani menyebut satu istilah yang seharusnya tak pernah mendapat tempat dalam tata kelola anggaran negara: “bandar pokir.”
Istilah ini tentu bukan terminologi resmi dalam pemerintahan. Namun ketika publik mulai menangkap adanya dugaan pengondisian usulan, permainan pengaruh, pengaturan akses, hingga praktik transaksional di sekitar Pokok Pikiran (Pokir), maka muncul pertanyaan serius: apakah aspirasi masyarakat sedang diperjuangkan, atau justru sedang diperdagangkan?
Pokir pada dasarnya adalah instrumen demokrasi. Ia lahir dari reses, dari keluhan warga, dari kebutuhan pembangunan yang diperjuangkan melalui jalur resmi. Pokir seharusnya menjadi suara masyarakat yang masuk ke sistem perencanaan, bukan menjadi alat distribusi kuasa. Karena itu, ketika muncul aroma “bandar,” yang patut dijaga bukan sekadar citra politik, tetapi integritas lembaga.
Publik tentu memahami bahwa politik memiliki ruang negosiasi. Namun negosiasi politik berbeda secara mendasar dengan dugaan perdagangan pengaruh. Jika pokir mulai dipersepsikan sebagai “jatah,” “paket,” atau bahkan komoditas yang dapat diarahkan melalui jejaring tertentu, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya etika, tetapi fondasi keadilan anggaran.
Lebih mengkhawatirkan apabila dalam dinamika ini muncul dugaan keterlibatan pihak-pihak nonformal atau bahkan aparatur yang semestinya netral. Bila ada figur yang berperan bak penghubung kekuasaan, pengatur distribusi, atau penjaga akses terhadap program publik, maka situasinya tak lagi sederhana. Demokrasi bisa tergelincir menjadi arena brokerase, di mana kedekatan lebih menentukan daripada kebutuhan masyarakat.
Yang paling dirugikan dalam situasi seperti ini bukan elite politik, melainkan rakyat. Sebab ketika aspirasi dijadikan alat transaksi, maka pembangunan berisiko bergeser dari kebutuhan riil menjadi kepentingan terstruktur. Jalan dibangun bukan karena paling mendesak, bantuan turun bukan karena paling dibutuhkan, tetapi karena siapa yang paling kuat mengakses jaringan.
Di titik inilah transparansi menjadi harga mati. Setiap pokir semestinya dapat diuji secara terbuka: dari mana asal usulan, bagaimana mekanismenya, siapa pelaksananya, dan apakah prosesnya bersih dari konflik kepentingan. DPRD, OPD, inspektorat, hingga aparat pengawas tidak cukup hanya berjalan normatif. Mereka harus mampu memastikan bahwa pokir tetap menjadi instrumen pelayanan publik, bukan kanal patronase.
Tentu, dugaan bukan vonis. Kode etik jurnalistik menuntut kehati-hatian, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah. Namun justru karena itulah setiap aroma penyimpangan harus dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan pembungkaman. Dalam negara demokratis, pengawasan publik bukan ancaman—ia adalah mekanisme koreksi.
Aroma “bandar pokir” yang mulai tercium harus menjadi alarm bersama. Sebab jika dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan bahwa aspirasi mereka benar-benar sampai ke meja kebijakan tanpa dibajak kepentingan.
Pokir tidak boleh berubah menjadi bursa.
Aspirasi rakyat tidak boleh jatuh menjadi komoditas.
Dan jabatan publik tidak boleh bergeser menjadi lisensi memperdagangkan pengaruh.
Karena ketika anggaran rakyat mulai didekati oleh aroma perdagangan kuasa, yang paling pertama terancam bukan hanya pembangunan, melainkan martabat demokrasi itu sendiri.
Penulis : Die
Tags
Opini
