Magspot Blogger Template

Teh Rieke Desak PJT II Perbaiki Jalan Rusak di Jatimekar, Bupati Usulkan Kerja Sama Aset dan CSR

PURWAKARTA, eramediapos.com,- Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Purwakarta, Kamis (15/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan infrastruktur dan aset BUMN menjadi sorotan utama.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, menyampaikan sejumlah kendala terkait pengelolaan aset milik Perum Jasa Tirta (PJT) II dan Perhutani. Salah satu persoalan mendesak adalah kerusakan parah jalan di Desa Jatimekar, yang merupakan aset PJT II. Karena status kepemilikan itu, pemerintah daerah tidak bisa memperbaikinya dengan dana desa atau APBD.

Menanggapi hal ini, Teh Rieke meminta PJT II segera bertindak memperbaiki jalan tersebut. "Masyarakat tidak boleh jadi korban karena status aset. PJT II harus hadir menyelesaikan ini," tegasnya.

Om Zein juga mengusulkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar dana desa bisa digunakan secara legal untuk memperbaiki jalan tersebut, atau agar PJT II dapat memanfaatan dana CSR mereka untuk membantu pembangunan infrastruktur.

Permasalahan lain yang diangkat adalah kemacetan di wilayah Munjul-Cimaung akibat jalan sempit di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Om Zein mengusulkan pelebaran jalan memanfaatkan lahan 13 meter di kanan-kiri sungai, disertai normalisasi sungai dan penataan bangunan liar.

Terkait aset PT KAI, Om Zein meminta izin perpanjangan Jalan Kemuning yang tertunda sejak era Bupati Dedi Mulyadi. Ia juga mengusulkan pembukaan kembali akses jalan Ateng Sarton–Bojong Kampung Baru, yang saat ini ditutup demi keamanan, dengan penambahan palang pintu otomatis.

Di bidang lingkungan, Om Zein mengusulkan pemanfaatan lahan Perhutani seluas 60 hektare di Ciwareng dan 11 hektare di Leuweung Tiis sebagai hutan kota, serta 342 hektare di Hegarmanah–Babakancikao–Maracang sebagai kawasan hutan lindung penyangga industri.

Teh Rieke menegaskan pentingnya sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. "BUMN harus kembali pada mandat konstitusi, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penyelesaian persoalan aset dan tata ruang Purwakarta, dengan solusi berbasis kerja sama lintas sektor dan optimalisasi CSR BUMN.

Reporter : Die
Lebih baru Lebih lama

ads

Magspot Blogger Template

ads

Magspot Blogger Template
Magspot Blogger Template

نموذج الاتصال