PURWAKARTA, eramediapos.com,- Kabupaten Purwakarta menghadapi persoalan serius terkait ketidaksinkronan data kemiskinan dan penerima bantuan sosial. Berdasarkan data yang beredar, jumlah penerima manfaat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional di Purwakarta mencapai sekitar 500 ribu jiwa, dari total penduduk yang berkisar 1 juta jiwa. Artinya, hampir 50 persen penduduk Purwakarta tercatat sebagai penerima bantuan iuran kesehatan.
Namun, angka tersebut berbanding terbalik dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencatat tingkat kemiskinan di Purwakarta hanya 8,4 persen. Ketimpangan data ini semakin terlihat ketika dirinci sumber pembiayaan PBI, di mana 197.000 jiwa dibiayai melalui APBD, sementara 319.692 jiwa dibiayai melalui APBN.
Perbedaan yang sangat jauh antara persentase kemiskinan DTKS dengan jumlah penerima PBI menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah data kemiskinan yang digunakan pemerintah daerah sudah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat?
Secara konseptual, PBI memang tidak hanya mencakup warga miskin ekstrem, tetapi juga kelompok rentan miskin. Namun, jika jumlah penerima PBI mencapai setengah dari total penduduk, sementara tingkat kemiskinan hanya satu digit, maka ada indikasi kuat terjadinya ketidaktepatan sasaran, kelebihan inklusi (inclusion error), atau bahkan data yang tidak pernah diperbarui secara menyeluruh.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan beberapa risiko serius. Pertama, pemborosan anggaran, baik APBD maupun APBN, akibat bantuan yang tidak tepat sasaran. Kedua, ketidakadilan sosial, karena warga yang seharusnya berhak justru berisiko tersisih oleh penerima yang secara ekonomi sudah lebih mampu. Ketiga, turunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan perlindungan sosial pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu segera melakukan verifikasi dan validasi ulang (verval) data penerima PBI secara terbuka dan akuntabel, serta menyelaraskannya dengan DTKS terbaru.
Sinkronisasi data antar lembaga menjadi kunci agar kebijakan bantuan sosial benar-benar berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka administratif.
Tanpa pembenahan serius, perbedaan data ini bukan hanya menjadi persoalan teknis, tetapi bisa berkembang menjadi masalah struktural yang merugikan keuangan negara dan melemahkan tujuan utama program jaminan sosial: melindungi warga yang paling membutuhkan.
Reporter : Die
Tags
Kabupaten Purwakarta
