PURWAKARTA, 24 Agustus 2026 – Sejumlah guru di Kabupaten Purwakarta mengeluhkan belum diterimanya Tunjangan Transport Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru hingga memasuki akhir Agustus 2026.
Keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa waktu dan mulai menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik, khususnya guru SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta.
Bagi guru, tunjangan bukan sekadar tambahan penghasilan. Tunjangan tersebut menjadi bagian penting dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga, terutama di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan hidup.
Tunjangan transport juga dinilai memiliki arti penting bagi guru yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju tempat tugas, termasuk mereka yang mengajar di wilayah pelosok.
Sementara itu, Tunjangan Profesi Guru atau sertifikasi memiliki mekanisme dan ketentuan tersendiri sesuai regulasi yang berlaku. Karena itu, kepastian mengenai status, mekanisme, serta jadwal pencairannya dinilai penting agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru.
Kondisi tersebut mendorong adanya permintaan agar Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan serta memastikan jadwal pencairan kepada para guru.
Selain kepada pemerintah daerah, perhatian juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Purwakarta untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut.
DPRD dinilai perlu memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan proses administrasi, penganggaran, pencairan, atau faktor lainnya.
Jika memang terdapat kendala administratif maupun anggaran, pemerintah daerah diharapkan menyampaikan penjelasan secara transparan kepada para guru agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
Guru merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, persoalan yang menyangkut hak dan kesejahteraan tenaga pendidik dinilai tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai keterlambatan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Pendidikan dan perangkat daerah terkait, untuk memastikan jumlah guru yang terdampak, periode pembayaran yang belum diterima, serta penyebab dan jadwal pencairannya.
Masyarakat dan para guru kini menunggu kejelasan. Bukan hanya mengenai kapan tunjangan tersebut cair, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Reporter : Red
Tags
Kabupaten Purwakarta
