PURWAKARTA, eramediapos.com,- Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) milik Perum Jasa Tirta (PJT) II Purwakarta menjadi sorotan publik setelah diketahui tidak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat tanpa proses login.
Kondisi tersebut berbeda dengan sistem e-procurement yang digunakan Perum Jasa Tirta I di Malang, Jawa Timur, yang memungkinkan masyarakat melihat informasi RUP secara langsung melalui mesin pencari tanpa harus masuk menggunakan akun khusus.
Berdasarkan penelusuran, halaman RUP pada sistem e-procurement PJT I dapat ditemukan dengan mudah melalui Google dan dapat diakses publik secara langsung.
Sementara itu, pada sistem e-procurement PJT II, informasi rencana pengadaan tidak dapat dilihat secara terbuka. Pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun perusahaan rekanan sebelum bisa melihat data RUP yang tersedia.
Perbedaan sistem akses tersebut memunculkan pertanyaan di sejumlah kalangan, terutama terkait prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagaimana diketahui, sistem e-procurement pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan penyedia jasa untuk mengetahui rencana pekerjaan yang akan ditenderkan.
Sekretaris DPC Pospera Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kalau aksesnya sulit dibuka oleh publik, tentu akan menimbulkan pertanyaan. Jangan-jangan di sana ada permainan yang tidak boleh diketahui oleh orang luar,” ujar Catur saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).
Ia berharap sistem e-procurement milik PJT II ke depan dapat dibuat lebih terbuka sehingga masyarakat maupun kontraktor dapat mengakses informasi pengadaan dengan lebih mudah.
Menurutnya, sebagai perusahaan milik negara yang mengelola sumber daya air, transparansi merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Tujuan e-procurement kan untuk transparansi. Jadi seharusnya masyarakat maupun kontraktor bisa lebih mudah mengakses informasi pengadaan. Karena ini perusahaan negara, mestinya bisa lebih terbuka,” pungkasnya.
Sorotan terhadap keterbukaan informasi pengadaan ini pun diharapkan dapat menjadi perhatian pihak terkait agar sistem yang digunakan benar-benar mendukung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran negara.
Reporter : Red
Tags
Kabupaten Purwakarta
