PURWAKARTA, eramediapos.com,- Penggunaan anggaran pembangunan dan rehabilitasi sekolah di bawah kewenangan KCD Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Perbedaan nilai anggaran antarproyek memunculkan tanda tanya besar mengenai efisiensi, transparansi, dan dasar perhitungan biaya yang digunakan.
Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menyoroti adanya proyek pembangunan tiga ruang kelas baru di SMAN 2 Purwakarta yang dianggarkan lebih dari Rp1 miliar. Sementara itu, rehabilitasi empat ruang kelas di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Subang tercatat hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp870 juta.
Menurut Sutisna, selisih nilai tersebut wajar memicu pertanyaan publik, terlebih ketika proyek-proyek tersebut dibiayai menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
"Publik berhak mengetahui mengapa ada perbedaan anggaran yang cukup mencolok. Apakah karena spesifikasi bangunan, volume pekerjaan, harga material, metode pelaksanaan, atau faktor lainnya? Semua harus dijelaskan secara terbuka," ujar Sutisna. Jum'at, (5/06).
Ia menilai perbedaan mekanisme pelaksanaan proyek, baik melalui pihak ketiga, swakelola maupun e-purchasing, tidak boleh menjadi alasan munculnya kesan bahwa terdapat pola penganggaran yang sulit dipahami masyarakat.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menghindari spekulasi sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
"Ketika masyarakat melihat angka miliaran rupiah tanpa disertai penjelasan rinci, tentu akan muncul pertanyaan. Apalagi sektor pendidikan selalu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas sarana belajar siswa," katanya.
Pospera mendesak KCD Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk membuka rincian perencanaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, hingga komponen biaya dari proyek-proyek tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus menjaga kepercayaan publik.
"Kalau memang seluruh proses sudah sesuai aturan dan kebutuhan teknis, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Justru keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan," tegas Sutisna.
Sorotan terhadap proyek-proyek pendidikan ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan dana pembangunan sekolah. Di tengah berbagai kebutuhan pendidikan yang masih mendesak, masyarakat berharap setiap anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
Hingga berita ini ditulis, KCD Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait perbedaan nilai anggaran maupun mekanisme pelaksanaan proyek yang menjadi sorotan tersebut.
Reporter : Die
Tags
Kabupaten Purwakarta
