PURWAKARTA, eramediapos.com,- Perpindahan seorang kepala sekolah SMP ke jabatan Kepala Subbagian (Kasubag) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah IV Jawa Barat mengundang tanda tanya. Bukan semata-mata karena perubahan jabatan tersebut, melainkan karena dasar, proses, dan pertimbangan penempatannya perlu dijelaskan secara terbuka.
Persoalannya bukan soal boleh atau tidaknya seorang kepala sekolah menduduki jabatan struktural. Bukan pula tentang siapa yang mendapatkan jabatan tersebut. Pertanyaan mendasarnya sederhana: apa dasar penempatannya, bagaimana mekanismenya, dan sejauh mana kompetensi yang bersangkutan menjadi pertimbangan?
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas, setiap perpindahan jabatan di lingkungan pemerintahan semestinya memiliki landasan yang jelas. Terlebih, sektor pendidikan membutuhkan tata kelola yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kompetensi dan integritas.
Dari situ muncul istilah satir yang mulai menggelitik perhatian: “orang sakti”.
Tentu, sakti yang dimaksud bukan kemampuan kebal atau menghilang di balik meja birokrasi. Istilah tersebut merupakan sindiran terhadap perpindahan jabatan yang terlihat begitu mulus, sementara proses dan pertimbangan di baliknya belum sepenuhnya diketahui publik.
Dari ruang kepala sekolah menuju kursi Kasubag, apa saja yang menjadi pertimbangannya? Apakah berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, rekam jejak kinerja, kebutuhan organisasi, hasil evaluasi, atau mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap hak seseorang untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan baru. Sebaliknya, penjelasan yang terbuka justru diperlukan agar penempatan tersebut tidak menimbulkan persepsi mengenai adanya perlakuan istimewa.
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip sistem merit menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai unsur penting dalam pengelolaan aparatur. Karena itu, setiap keputusan penempatan jabatan perlu memiliki dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Jika proses penempatan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka semestinya bukan sesuatu yang sulit diberikan. Transparansi justru dapat menjadi cara paling efektif untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus meluruskan berbagai dugaan yang berkembang.
Sebaliknya, ketika proses dan dasar penempatan tidak dijelaskan secara memadai, ruang spekulasi akan semakin terbuka. Pada titik inilah konsistensi penerapan prinsip profesionalisme di lingkungan birokrasi pendidikan patut mendapat perhatian.
Jangan sampai muncul kesan bahwa sebagian aparatur harus menempuh perjalanan panjang untuk membangun pengalaman, meningkatkan kompetensi, dan membuktikan kinerja, sementara perpindahan jabatan tertentu terlihat berlangsung begitu mudah tanpa penjelasan yang memadai.
Sebab, jabatan publik bukan sekadar soal siapa yang memperoleh posisi, melainkan juga tentang bagaimana posisi tersebut diperoleh dan tanggung jawab apa yang menyertainya.
Setiap aparatur tentu berhak mendapatkan kesempatan sepanjang memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai dasar kebijakan publik, sepanjang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.
Karena itu, pihak KCD Wilayah IV Jawa Barat maupun instansi berwenang perlu memberikan penjelasan mengenai dasar dan mekanisme perpindahan jabatan tersebut. Klarifikasi diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti sebagai bahan perbincangan, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola birokrasi pendidikan.
Pada akhirnya, yang perlu dijernihkan bukan sekadar perpindahan seseorang dari jabatan kepala sekolah menjadi Kasubag. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses penempatannya berlangsung sesuai ketentuan, mempertimbangkan kompetensi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam birokrasi yang profesional, yang seharusnya benar-benar “sakti” adalah kompetensi, integritas, dan kinerja—bukan kedekatan yang dipersepsikan publik, dugaan keistimewaan, ataupun proses yang membuat masyarakat terus bertanya-tanya.
Jika semuanya sudah sesuai aturan, transparansi adalah jawaban. Bukan sesuatu yang perlu dihindari.
Reporter : Red
