PURWAKARTA, eramediapos.com,- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menyoroti dugaan kejanggalan dalam penggunaan anggaran untuk pengadaan Aplikasi Aksi Desa, yang disebut berasal dari alokasi Dana Desa di sejumlah wilayah.
Berdasarkan informasi yang diterima Pospera, setiap desa diminta mengeluarkan anggaran sekitar Rp20 juta untuk pembelian aplikasi tersebut dan menyetorkannya kepada pihak penyedia. Namun, hingga kini aplikasi yang dijanjikan belum juga rampung, dan hanya sebagian desa yang telah mendapatkan pemasangan.
Sekretaris DPC Pospera, Panuntun Catur Supangkat, mempertanyakan transparansi dan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran tersebut.
“Kalau seperti itu terjadi, bagaimana pertanggungjawabannya? Dana sudah keluar, aplikasi belum rampung,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Pospera menilai situasi ini berpotensi mengarah pada penyalahgunaan anggaran desa, sekaligus mengancam prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, Pospera juga menerima laporan bahwa sejumlah kepala desa diduga menerima fee dari proses pengadaan aplikasi tersebut.
“Kepala desa juga, berdasarkan informasi yang kami terima, mendapatkan fee dari pengadaan itu,” tambah Panuntun.
DPC Pospera menegaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data dan bukti pendukung sebagai langkah awal sebelum melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Apa pun bentuk penyimpangan anggaran harus diproses sesuai hukum demi menjaga akuntabilitas dan mencegah kerugian negara,” tegasnya.
Reporter : Die
Tags
Kabupaten Purwakarta
