PURWAKARTA, eramediapos.com,- Kritik terhadap kiprah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purwakarta kembali mengemuka. Di tengah kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang sedang melakukan efisiensi anggaran, Baznas justru dituntut menunjukkan peran yang lebih konkret dalam membantu masyarakat.
Ketua Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menilai Baznas tidak cukup hanya menjalankan kegiatan rutin dan administratif. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat masyarakat, Baznas dinilai harus mampu menunjukkan dampak nyata dari dana umat yang dihimpun.
“Baznas dengan anggaran yang berlimpah tapi terkesan jalan di tempat. Ketika keuangan Pemda sedang terkena efisiensi, seharusnya Baznas hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Jangan sampai koordinasi dengan Pemda minim atau malah berjalan sendiri,” ujar Sutisna, Selasa (18/8/2026).
Sorotan Pospera terutama diarahkan pada persoalan rumah tidak layak huni (rutilahu). Sutisna mempertanyakan mengapa persoalan mendasar tersebut masih banyak ditemukan di tengah besarnya potensi dana zakat yang dikelola Baznas.
“Menurut data, masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Tetapi sentuhan Baznas terhadap persoalan ini terkesan belum maksimal. Dengan sumber daya yang dimiliki, seharusnya Baznas bisa berbuat jauh lebih besar,” tegasnya.
Menurut Sutisna, persoalannya bukan sekadar berapa besar dana yang dimiliki Baznas, melainkan seberapa besar dana tersebut benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang konkret, terukur, dan tepat sasaran.
Ia juga menilai keterbatasan data penerima manfaat tidak seharusnya menjadi alasan bagi Baznas untuk tidak bergerak. Pemerintah daerah memiliki perangkat hingga tingkat kecamatan dan desa yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dan pemetaan warga yang membutuhkan.
“Kalau Baznas merasa tidak memiliki data yang cukup, tinggal koordinasi dengan Pemda. Pemerintah punya perangkat sampai tingkat desa. Data itu bisa disandingkan dan diverifikasi, sehingga uang umat benar-benar sampai kepada umat yang membutuhkan,” katanya.
Bagi Pospera, kondisi fiskal daerah yang sedang melakukan efisiensi justru menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemda dan Baznas. Pemerintah dapat fokus pada program yang menjadi kewenangannya, sementara Baznas dapat memperbesar intervensi sosial melalui dana zakat yang memang diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima.
Namun, kata Sutisna, sinergi tersebut harus dibangun secara terbuka dan berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremonial.
“Jangan hanya hadir ketika ada acara atau penyaluran bantuan simbolis. Yang harus dilihat adalah berapa banyak warga yang terbantu, berapa rumah yang diperbaiki, dan berapa banyak persoalan masyarakat yang bisa diselesaikan dari dana umat,” ujarnya.
Sutisna menegaskan, Pospera tidak sedang mempersoalkan keberadaan Baznas sebagai lembaga pengelola zakat. Kritik tersebut justru ditujukan agar pengelolaan dana umat semakin transparan, produktif, dan memiliki dampak sosial yang lebih besar.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan masih banyak, rumah tidak layak masih ditemukan, sementara potensi dana yang dikelola cukup besar. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian turun ke lapangan, memperkuat koordinasi dengan Pemda, dan memastikan dana umat benar-benar kembali kepada umat,” pungkasnya.
Reporter : Die
Tags
Kabupaten Purwakarta
